Optimalisasi Layanan Publik Demi Terwujudnya Aceh Hebat



Ada pemandangan menarik di Kantor Camat Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Setiap meja kerja pegawainya telah dilapisi kaca. Lalu di atasnya, berdiri sebuah pot kecil berisikan tanaman hidup. Suasana kantor terasa bersih dan tertata dengan baik. Tak ada berkas yang menumpuk di meja kerja.

Begitu pula dalam laci, hanya berisikan dokumen penting saja. Sementara dokumen lainnya tersimpan dengan baik di dalam lemari arsip. Sebelum pulang kerja, pegawai kantor ini juga diwajibkan untuk merapikan ruang kerjanya.


Sekretaris Camat Rantau, Rizki Amara Taufani bercerita, perubahan suasana kerja ini adalah wujud dari pelaksanaan Program Aceh BEREH yang dicanangkan Sekretariat Daerah Aceh beberapa waktu lalu. BEREH adalah akronim dari Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau.

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat. Dengan suasana kerja yang baik, akan memberikan suasana yang nyaman pula bagi masyarakat.

 Alhamdulillah, kami sudah berbenah. Sekarang kantor jadi enak dipandang dan betah pun jadinya di kantor,” ucap Rizki.


Suasana Ruang Kerja Kantor Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sangat mengpreasiasi gagasan program Aceh BEREH ini. Pasalnya, program yang dikomandoi oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah tersebut, sejalan dengan program unggulan Pemerintah Aceh dalam upaya membenahi pelayanan publik yaitu Aceh Peumulia.

“Kita bersyukur punya Sekda yang sangat Taktis. Kita ingin semua pejabat Aceh seperti itu, bergerak cepat. Sebab program Aceh Peumulia tidak bisa terwujud kalau kita terlalu banyak teori,” ucap Nova Iriansyah di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh.

Aceh Peumulia adalah program unggulan yang bertujuan untuk mengubah paradigma birokrasi. Selama ini banyak orang mengira, bahwa pelayanan publik cenderung lama dan merepotkan. Penilaian seperti inilah yang membuat orang malas berinteraksi dengan urusan birokrasi.

Akhirnya, masyarakat mencari jalan pintas. Mereka rela membayar berapapun agar urusannya lancar. Hal semacam itu, tentu saja membuka peluang-peluang KKN di tubuh birokrasi.

Untuk itulah melalui Aceh Pemulia, Pemerintah Aceh ingin mengubah paradigma keliru tersebut. Aparatur harus memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang cepat dan berkualitas.

Saya pun sempat penasaran, seperti apa realisasi dari salah satu program unggulan Aceh Hebat ini. Saat itu saya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, untuk mengurus berkas usulan kenaikan gaji kakak saya.

Saya sudah membanyangkan, urusan ini akan lama sehingga saya harus datang pagi sekali. Maka pukul delapan pagi saya sudah tiba di Kantor Dinas Pendidikan Aceh. Saya melapor kepada Satpam, kemudian ia mengarahkan saya ke meja resepsionis.

Tiga orang perempuan telah sigap di belakang meja. Setelah mengetahui maksud saya, salah seorang perempuan tersebut memeriksa berkas saya. Lalu hanya dalam hitungan menit, urusan saya tuntas.
“Udah siap ini Kak?” Tanya saya, yang masih tak pecaya.

“Iya sudah, ini nomor agendanya,” balasnya dengan senyum, sambil menyodorkan sepotong kertas kecil nomor surat saya.

Pengalaman saya hari itu, setidaknya memberikan gambaran bahwa pelayanan publik di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah berjalan dengan baik. Program Aceh Peumulia benar-benar telah dirasakan manfaatnya.

15 Program Unggulan Aceh Hebat (Sumber Foto: Humas Pemerintah Aceh)

Pada prinsipnya, Aceh Peumulia bertujuan untuk terwujudnya layanan pemerintah yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar. Maka ada tiga poin penting yang ingin dicapai dalam program Aceh Peumulia ini.

Pertama, mengembangkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja. Kedua, penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan. Ketiga, penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Semua poin tersebut telah direalisasikan dengan baik melalui berbagai SKPA. Misalnya untuk pengawasan berbasis e-kinerja. Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominsa) Aceh, telah menjalankan program Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Program ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan layanan SPBE. Seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. SPBE adalah komitmen Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Selain itu, ada pula  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem layanan berbasis online ini, menjadi sarana aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik atau pembangunan yang dijalankan Pemerintah Aceh.

Dengan SP4N-LAPOR!, maka akan terjalin hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Di saat pemerintah berkomitmen untuk pembangunan, pada waktu yang bersamaan pula masyarakat bisa turut mengawasi.

SP4N-LAPOR! Tidak berdiri sendiri. Tapi terkoordinasi dengan baik dengan sejumlah lembaga terkait. Seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas dan Ombusman RI sebagai pengawas pelayanan publik.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui berbagai kanal SP4N-LAPOR. Seperti situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, mobile Apps LAPOR!, Twitter: @LAPOR1708 dengan menyertakan #LAPOR, Facebook: Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan Instagram: @lapor1708, serta surat atau datang langsung ke pengelola pengaduan pada tiap penyelenggara pelayanan publik.

Kepala Bidang Pengelolaan SIPP Kementerian PANRB Emida Suparti dalam kegiatan Pendampingan Intensif SIPP dan SP4N LAPOR!  di Banda Aceh, (Sumber Foto: Kemenpar-RB)

Program layanan berbasis elektronik ini setidaknya menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah bergerak ke arah yang lebih baik.  Di era Revolusi Industri seperti sekarang, memang sudah sepatut semua layanan bermigrasi dari konvensional ke elektronik.

Poin penting lain dari Aceh Peumulia yang menarik perhatian saya adalah, bagaimana Pemerintah Aceh benar-benar serius menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Prinsip ini biasa disebut  The Right Man and The Right Place.

Telah menjadi rahasia umum, bagaimana Pemerintah Aceh sebelumnya kerap melakukan reshuffle. Dalam satu priode pemerintahan, sudah beberapa kali terjadi rombak jabatan. Hal ini tentu memberikan presepsi buruk pemerintah pada masyarakat.

Orang-orang akan menilai, bahwa pemerintah asal-asalan dalam memilih pejabat. Sikap inkosistensi ini juga berdampak buruk pada program yang hendak dijalankan. Pejabat terkait bisa setengah hati dalam merealisasikan program kerjanya. Sebab tidak ada jaminan berapa lama akan menjabat.

Namun di era Pemerintahan Irwandi-Nova, jaminan itu mereka dapatkan. Hanya saja, para pejabat ini harus terlebih dahulu mengikuti proses seleksi yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa yang terpilih benar-benar orang yang tepat.

Proses fit and proper test juga dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Seleksi. Rekam jejak para calon SKPA ini dipelajari dengan baik. Semua proses seleksi dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta petunjuk Komisi ASN.

Alhasil, isu reshuffle tak lagi seriuh pemerintahan sebelumnya. Pejabat SKPA pun bisa fokus dalam menjalankan program kerjanya.


Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Melantik Sejumlah Pejabat SKPA di Gedung Serba Guna Setda Aceh (Sumber Foto: Humas Pemerintah Aceh)

Aceh Peumulia adalah ikhtiar pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang lebih baik. Karena hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pelayanan terhadap masyarakat.
Maka sangatlah tepat, jika semua ikhtiar ini diawali dengan memilih pejabat yang tepat. Sebab pejabat inilah  yang menjadi komando terlaksananya program kerja, serta pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari 15 program unggulan Aceh Hebat, program Aceh Peumulia bisa dikatakan indikator penting kesuksesan pemerintah Aceh. Karena pelayanan yang baik adalah kunci hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Jika hal ini terwujud, maka akan tumbullah ikatan emosional masyarakat, sehingga mereka bersedia untuk terlibat pada proses pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Maka apa yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Rantau di Aceh Tamiang dengan merealisasikan program Aceh BEREH itu, patut mendapat apresiasi. Pembenahan suasana kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, adalah sebuah pendekatan yang baik kepada masyarakat.

Potret Semangat Masyarakat Aceh
Inilah semangat Aceh Peumulia yang sebenarnya. Bagaimana memberikan pelayanan yang optimal untuk setiap permasalahan masyarakat. Di awali dengan memilih pejabat yang tepat, dan masyarakat dapat mengawasi kinerja aparatur secara langsung.

Aceh Peumulia adalah komitmen Pemerintah Aceh  untuk bersungguh-sungguh melayani. Demi terwujudnya Aceh Hebat.











Posting Komentar

0 Komentar